.jpg)
 |
| Kantor KPU Pusat (Foto: Istimewa) |
JAKARTA - Sejumlah petugas Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) kembali mendapat intimidasi, setelah melaporkan dugaan manipulasi pemilu yang dilakukan KPU RI.
Kuasa hukum para petugas KPUD, Airlangga Julio mengatakan intimidasi tak hanya diterima petugas KPUD yang melapor ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
"Kami saat ini memantau kawan-kawan di daerah memang desas-desusnya, kami mendengar, banyak tekanan-tekanan," kata Airlangga, Kamis (22/12/2022).
Dijelaskan, tim kuasa hukum sedang mendalami laporan terkait hal tersebut. Ia mengaku belum bisa menceritakan secara rinci intimidasi yang diterima kliennya.
Meski demikian, Airlangga menyebut intimidasi dilakukan secara verbal. Menurutnya, ada upaya meminta para petugas KPUD untuk tutup mulut.
"Mungkin tidak eksplisit seperti itu. Misalnya, [ada ucapan] 'Di KPU adalah organisasi solid, kita semua keluarga. Kalau bisa, bersama-sama dalam satu organisasi.' Mungkin parafrasenya seperti itu," ujar Airlangga, dilansir CNNIndonesia.
Dia mengatakan kliennya sudah mendapat intimidasi sebelum melaporkan ke DKPP.
Airlangga mengaku ada ancaman tak memperpanjang masa jabatan bagi petugas yang tak mau ikut mengubah hasil verifikasi faktual.
"Kalau yang mengenai dugaan ancaman mengenai kalimat dirumahsakitkan, itu juga termasuk klien yang kami tangani karena itu arahan untuk seluruh KPU se-Indonesia," kata Airlangga.
CNNIndonesia.com telah menghubungi Ketua KPU Hasyim Asy'ari, Komisioner KPU August Mellaz, dan Komisioner KPU Idham Holik untuk meminta konfirmasi terkait hal tersebut. Namun, mereka tak merespons hingga berita ini tayang.
Sebelumnya, Idham membantah ada intimidasi KPU RI terhadap petugas di daerah untuk meloloskan sejumlah partai. Dia memastikan tak ada petugas di daerah yang dimutasi karena hal tersebut.
"Perihal intimidasi, mutasi, dan sebagainya, sampai hari ini saya konfirmasi ke pihak sekjen apakah ada staf dan pejabat yang dipindahkan sampai hari ini? Enggak ada satu pun yang dipindahkan," ucap Idham pada Political Show CNN Indonesia Tv, Senin (19/12). (*)